DINAMIKA POLITIK KEKAISARAN JEPANG SEJAK MEIJI HINGGA MENJELANG PERANG DUNIA II

 Dari Negeri Konstitusional Bergaya Barat yang Menjanjikan, Menuju Negara Militerisme yang Ekspansionis 

Pada abad 19, Jepang telah melewati masa transformasi besar-besaran. Hanya dalam beberapa dekade, Jepang telah berubah dari sebuah negara feodal tertutup menjadi negara modern monarki konstitusional berparlemen, dengan kaisar sebagai kepala negara (dan tokoh yang didewakan). Jepang secara aktif masuk dalam komunitas internasional dan memperluas teritorinya, tetapi disaat yang sama, Jepang, sebagai bangsa Asia, dianggap oleh barat sebagai inferior (atau setidaknya tidak dianggap setara, menurut pandangan Jepang). Segala hal ini kemudian berujung pada manuver politik Jepang yang condong ke arah militerisme dan fasisme pada tahun 1930-an.

Sejak awal 1600-an, Jepang secara politis dikuasai Keshogunan Tokugawa, sementara Kaisar saat itu tak memiliki kekuatan politis apapun. Jepang terbagi menjadi berbagai domain/wilayah yang dikuasai Daimyo (panglima perang) yang berada dibawah kekuasaan keshogunan. Diantara Daimyo tersebut, terdapat istilah Tozama Daimyo (Daimyo luar), mereka merupakan Daimyo-Daimyo yang pada sejarahnya bertempur melawan Tokugawa, dan dianggap sebagai oposisi, para Tozama inilah yang kemudian menjadi pendukung utama restorasi kekuasaan kaisar, yang juga dilatarbelakangi masuknya kekuatan kolonial barat hingga melemahkan keshogunan. Pembentukan pemerintahan baru dibawah kaisar pada tahun 1868 ini kemudain menandai awal periode Meiji, yang umumnya dikenal sebagai Restorasi Meiji.

Secara politik, domain-domain dan sistem Daimyo dihapuskan, diganti oleh sistem prefektur yang dikepalai oleh pemerintah daerah yang tunduk langsung dibawah kekuasaan pemerintah pusat, secara teknis hal ini juga menghapus sistem kelas, termasuk samurai. Segala bentuk kebijakan pemerintahan baru ini berorientasi untuk belajar dari perkembangan bangsa Barat, sehingga dapat memperkuat Jepang membuatnya setara dengan bangsa-bangsa kolonial. Misalnya, terdapat beberapa misi diplomasi Jepang di Negara Lain yang mempelajari berbagai hal. Selama perkembangannya, pemerintahan Meiji setidaknya menjalin hubungan dengan berbagai pakar asing untuk mengembangkan Jepang. Pakar hukum Prancis ikut serta menjadi penasihat dalam penyusunan hukum baru, Inggris dalam industri, dan Amerika dalam pertanian dan pendidikan, sementara tentara belajar dari model Prusia. Jepang memulai pembangunan seperangkat lembaga politik baru yang sesuai dengan prinsip negara-bangsa modern, termasuk konstitusi, dan badan legislatif nasionalnya, Imperial Diet, didirikan pada tahun 1890. Konstitusi Meiji juga disahkan dari berbagai partai politik dan parlemen yang dipilih.

Konstitusi ini dipresentasikan pada tahun 1889, menyatakan bahwa otoritas tertinggi ada pada kaisar. Kaisar mampu menunjuk menteri, mengontrol tentara dan angkatan laut, dan membubarkan parlemen jika dia pikir perlu. Dibawah hal tersebut, terdapat parlemen legislatif yang terdiri dari dua majelis. Majelis tinggi termasuk anggota bangsawan dan lainnya ditunjuk oleh kaisar, sementara perwakilan majelis rendah dipilih dengan suara mayoritas (dipilih oleh laki-laki yang membayar pajak setidaknya 15 yen saat itu, atau sekitar 5 persen dari total populasi laki-laki).

Perkembangan pemerintahan Jepang ini pun juga mempengaruhi kekuatan ekonomi dan militer. Pada akhir abad 19 hingga awal abad 20, Jepang telah sanggup menekan Korea, juga meluaskan kekuasaannya di Hokkaido (pasca menumpas pemerintahan Republik Ezo yang pro-Tokugawa), kepulauan Ryukyu, hingga Formosa (Taiwan), disusul dengan kemenangannya atas China dan Rusia. Hal ini membuat Jepang merasa memiliki kekuatan diplomasi dan politik yang sama dengan bangsa barat. Tetapi intervensi barat dalam mencegah ekspansi Jepang mengambil alih semua wilayah China mendorong semakin sulitnya hubungan diplomatis Jepang dan bangsa barat.

Di dalam negeri, pemerintahan Jepang semakin “terancam” oleh ide-ide terbuka seperti pasifisme dan ideologi kiri, sementara dalam saat yang sama mereka juga ingin memperluas wilayah untuk melindungi perbatasan dan menjamin kekaisaran. Pada tahun 1900, demi menghindari masalah sayap kiri, pemerintah mengeluarkan undang-undang yang melarang pemogokan dan aktivitas serikat pekerja, hingga menutup kantor partai sosialis Jepang pada tahun 1901, pada tahun 1911, sekelompok kaum anarkis juga dieksekusi. Meski pada tahun 1912 Kaisar Meiji telah wafat pada usia 60 tahun, tetapi sosoknya dalam transformasi tradisional dan tertutup menuju kekuatan modern tetap  menjadi simbol bagi perkembangan Jepang sejak restorasi kekaisarannya.

Memasuki periode Taisho, Jepang telah menjadi negara yang stabil dan makmur, politisi partai sebagai pejabat terpilih memperoleh pengaruh selama tahun 1910an, Birokrat menjadi pejabat negeri, bekerja sama dengan Politisi memperoleh kekuasaan dan mensponsori proyek pembangunan lokal dan regional dengan kemampuan untuk memveto anggaran. Menurut konstitusi, majelis rendah parlemen harus menyetujui anggaran tersebut. Jika mereka tidak menyetujuinya, maka anggaran tahun sebelumnya akan digunakan, hal ini kemudian dimanfaatkan ketika ekonomi Jepang tumbuh dengan pengembangan militer dan berorientasi pada ekspansi. Masa ini disebut "Demokrasi Taisho", Istilah Demokrasi Taisho mengacu pada berkembangnya cara berpikir, gerakan sosial, dan perkembangan politik partai pada periode Taisho, dimana politisi sipil memegang peranan penting dalam pemerintahan. Perang Dunia I ikut mendorong perkembangan politik kepartaian di Jepang pada masa itu. Ketika politisi dari angkatan darat diangkat sebagai perdana menteri, kabinet tersebut dikecam sebagai non-konstitusional, dan turun pada 1918, digantikan oleh Hara Takashi dari Seiyūkai, perdana menteri pertama yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat. Suasana pasifisme pascaperang digaungkan dengan berbagai cara di Jepang. Partai politiknya mendukung kerja sama internasional anggota istana kekaisaran dengan kekuatan global.

Beberapa pemimpin Jepang ini lebih condong berhubungan dengan bangsa Barat sebagai kaum pasifis (anti-perang atau anti-ekspansi) dalam diplomasi. Tokoh  politik dan militer Jepang yang lain merasa tidak diperlakukan setara dalam komunitas internasional, setidaknya bangsa barat menolak klausul kesetaraan ras pasca berakhirnya perang dunia pertama, begitu pula kesetaraan dalam konferensi angkatan laut beberapa tahun setelahnya, hal ini semakin diperparah ketika Amerika Serikat mengesahkan undang-undang yang melarang warga negara Jepang menjadi imigran ke Amerika Serikat. Banyak orang Jepang memandang gerakan ini sebagai penghinaan dan bukti bahwa seluruh dunia masih memandang rendah mereka, hal yang akan berdampak dengan bentuk dan ideologi pemerintahan Jepang pada masa masa berikutnya.

Walau terdapat upaya perluasan demokratisasi politik di Jepang pada masa Taisho, hubungan Jepang dengan komunitas internasional semakin bermasalah pasca memburuknya perekonomian dalam negeri (sejalan dengan krisis ekonomi dunia pada 1920-an). Politisi pasifis yang bekerjasama dengan komunitas internasional disalahkan atas krisis ekonomi, Ekstremis sayap kanan menyerang pengusaha dan politisi, salah satunya perdana menteri Hara sebagai korbannya. Pada awal era Shōwa, kolusi antara politisi dan pejabat pemerintah ini, menyebabkan meningkatnya permasalahan internal pemerintahan dan ketidakpuasan publik dan militer pada pemilihan umum. Angkatan darat menolak menuruti kebijakan politisi partai dan menentang diplomasi internasional. Perselisihan antara politisi sipil dan militer ini semakin memanas dengan terjadinya Insiden 15 Mei 1932, pembunuhan perdana menteri dan percobaan kudeta, Peristiwa 15 Mei ini mengawali kejatuhan pengaruh partai politik di Jepang. Upaya pengembalian kekuasaan ke tangan politisi sipil juga kembali gagal dengan terjadinya Insiden 26 Februari 1936. Hal ini membuat tokoh politik pro-diplomasi menjadi semakin kehilangan pengaruh. Ekspansi Jepang dan pendirian negara boneka di Manchuria membuat Jepang mundur dari Liga Bangsa-Bangsa pada 1932, dan arah politik Jepang semakin ditentukan kekuatan militer dan industri sebagai entitas terisolasi dari dukungan komunitas internasional.

Namun, militer inipun juga bukan sebuah entitas politik tunggal. Angkatan darat dan angkatan laut sama-sama bersaing di pemerintahan dalam memperebutkan alokasi sumber daya yang terbatas. Semetara itu, di Angkatan Darat, terdapat dua faksi politik perwira. Yang satu merupakan Kodoha (Faksi Jalan Kekaisaran) diantara perwira muda yang mendukung perang ofensif melawan Uni Soviet dan Toseiha (Faksi Kontrol), yang mendorong disiplin Angkatan Darat melalui perang dengan China sebagai kebutuhan strategis (sumber daya & industri demi mendorong ekonomi). Kesamaan dari mereka, kedua faksi tersebut berpandangan bahwa pertahanan negara harus diperkuat melalui reformasi politik nasional. Kedua faksi tersebut berorientasi pada politik totaliter, fasis dan sosialis negara, yang cenderung anti terhadap partai politik sipil dan dewan perwakilan yang demokratif. Bedanya, faksi Kodoha, lebih cenderung ke arah revolusi pengembalian kekuasaan tunggal kepada kaisar, sebagai apa yang mereka sebut sebagai Restorasi Showa, sementara faksi Toseiha memandang perang membutuhkan kerja sama birokrasi dan zaibatsu (kekuatan industri) untuk memaksimalkan kapasitas industri dan militer Jepang.

Perselisihan ini memuncak pada pasca terjadinya insiden 26 Februari 1936, ketika faksi Kodoha memberontak dengan tujuan membersihkan pemerintahan dari sisa-sisa politisi sipil dan pihak militer dari faksi lawan, meskipun peristiwa ini hampir berhasil, penolakan kaisar dalam restorasi Showa otomatis menggagalkan upaya tersebut. Faksi Kodoha jatuh, dan sisa-sisa kekuatan politik yang ada telah menentukan arah imperialisme Jepang selanjutnya, dan dalam satu tahun, Jepang telah berperang total dengan China, menandai awal perang Sino-Jepang kedua. Hal ini kemudian mendapat dorongan dari militer agar partai-partai politik yang tersisa bergabung menjadi satu organisasi, sehingga memberi pemerintah persatuan keputusan dalam satu suara tanpa adanya oposisi. Perubahan menjadi negara satu partai ini diresmikan pada 1940 di bawah pemerintahan Perdana Menteri Fumimaro Konoe, dengan ditandainya semua partai politik yang ada dibubarkan dan bergabung dalam Taisei Yokusankai (Asosiasi Pendukung Kekuasaan Kekaisaran), berbagai hal inilah yang nantinya akan menyeret Jepang hingga ke perang dunia kedua.

Referensi

1.      Ojong, P. K. 2001. Perang Pasifik. Jakarta: Kompas.

2.      Septianingrum, Anisa. 2017. Sejarah Asia Timur: Dari Masa Peradaban Kuno Hingga Modern. Yogyakarta: Sociality.

3.      Yunus, Resmiati. 2013. Jendela Peristiwa di Asia Timur. Yogyakarta: Interpena.

4.      Crowley, J. B. 1962. Japanese Army Factionalism in the Early 1930's. The Journal of Asian Studies, 21(3), 309-326.

5.      Fletcher, M. 1979. Intellectuals and fascism in early Showa Japan. The Journal of Asian Studies, 39(1), 39-63.

6.      Segal, E. 2015. Meiji and Taishō Japan: An Introductory Essay. Michigan: Michigan State University.

7.      Ryota, Murai. 2014. The Rise and Fall of Taishō Democracy: Party Politics in Early-Twentieth-Century Japan. <https://www.nippon.com/en/in-depth/a03302/> (diakses pada 8 Januari 2021)