Dari Negeri Konstitusional Bergaya Barat yang Menjanjikan, Menuju Negara Militerisme yang Ekspansionis
Pada abad 19, Jepang telah melewati masa transformasi besar-besaran. Hanya
dalam beberapa dekade, Jepang telah berubah dari sebuah negara feodal tertutup
menjadi negara modern monarki konstitusional berparlemen, dengan kaisar sebagai
kepala negara (dan tokoh yang didewakan). Jepang secara aktif masuk dalam komunitas
internasional dan memperluas teritorinya, tetapi disaat yang sama, Jepang,
sebagai bangsa Asia, dianggap oleh barat sebagai inferior (atau setidaknya
tidak dianggap setara, menurut pandangan Jepang). Segala hal ini kemudian
berujung pada manuver politik Jepang yang condong ke arah militerisme dan
fasisme pada tahun 1930-an.
Sejak awal 1600-an, Jepang secara politis dikuasai Keshogunan Tokugawa,
sementara Kaisar saat itu tak memiliki kekuatan politis apapun. Jepang terbagi
menjadi berbagai domain/wilayah yang dikuasai Daimyo (panglima perang) yang berada dibawah kekuasaan keshogunan.
Diantara Daimyo tersebut, terdapat
istilah Tozama Daimyo (Daimyo luar),
mereka merupakan Daimyo-Daimyo yang
pada sejarahnya bertempur melawan Tokugawa, dan dianggap sebagai oposisi, para
Tozama inilah yang kemudian menjadi pendukung utama restorasi kekuasaan kaisar,
yang juga dilatarbelakangi masuknya kekuatan kolonial barat hingga melemahkan keshogunan.
Pembentukan pemerintahan baru dibawah kaisar pada tahun 1868 ini kemudain
menandai awal periode Meiji, yang umumnya dikenal sebagai Restorasi Meiji.
Secara politik, domain-domain dan sistem Daimyo dihapuskan, diganti oleh sistem prefektur yang dikepalai
oleh pemerintah daerah yang tunduk langsung dibawah kekuasaan pemerintah pusat,
secara teknis hal ini juga menghapus sistem kelas, termasuk samurai. Segala
bentuk kebijakan pemerintahan baru ini berorientasi untuk belajar dari
perkembangan bangsa Barat, sehingga dapat memperkuat Jepang membuatnya setara
dengan bangsa-bangsa kolonial. Misalnya, terdapat beberapa misi diplomasi
Jepang di Negara Lain yang mempelajari berbagai hal. Selama perkembangannya,
pemerintahan Meiji setidaknya menjalin hubungan dengan berbagai pakar asing
untuk mengembangkan Jepang. Pakar hukum Prancis ikut serta menjadi penasihat
dalam penyusunan hukum baru, Inggris dalam industri, dan Amerika dalam
pertanian dan pendidikan, sementara tentara belajar dari model Prusia. Jepang memulai
pembangunan seperangkat lembaga politik baru yang sesuai dengan prinsip
negara-bangsa modern, termasuk konstitusi, dan badan legislatif nasionalnya,
Imperial Diet, didirikan pada tahun 1890. Konstitusi Meiji juga disahkan dari
berbagai partai politik dan parlemen yang dipilih.
Konstitusi ini dipresentasikan pada tahun 1889, menyatakan bahwa otoritas tertinggi ada pada kaisar. Kaisar mampu menunjuk menteri, mengontrol tentara dan angkatan laut, dan membubarkan parlemen jika dia pikir perlu. Dibawah hal tersebut, terdapat parlemen legislatif yang terdiri dari dua majelis. Majelis tinggi termasuk anggota bangsawan dan lainnya ditunjuk oleh kaisar, sementara perwakilan majelis rendah dipilih dengan suara mayoritas (dipilih oleh laki-laki yang membayar pajak setidaknya 15 yen saat itu, atau sekitar 5 persen dari total populasi laki-laki).
Perkembangan pemerintahan Jepang ini pun juga mempengaruhi kekuatan ekonomi
dan militer. Pada akhir abad 19 hingga awal abad 20, Jepang telah sanggup
menekan Korea, juga meluaskan kekuasaannya di Hokkaido (pasca menumpas
pemerintahan Republik Ezo yang pro-Tokugawa), kepulauan Ryukyu, hingga Formosa
(Taiwan), disusul dengan kemenangannya atas China dan Rusia. Hal ini membuat
Jepang merasa memiliki kekuatan diplomasi dan politik yang sama dengan bangsa
barat. Tetapi intervensi barat dalam mencegah ekspansi Jepang mengambil alih
semua wilayah China mendorong semakin sulitnya hubungan diplomatis Jepang dan bangsa barat.
Di dalam negeri, pemerintahan Jepang semakin “terancam” oleh ide-ide terbuka
seperti pasifisme dan ideologi kiri, sementara dalam saat yang sama mereka juga
ingin memperluas wilayah untuk melindungi perbatasan dan menjamin kekaisaran.
Pada tahun 1900, demi menghindari masalah sayap kiri, pemerintah mengeluarkan
undang-undang yang melarang pemogokan dan aktivitas serikat pekerja, hingga menutup
kantor partai sosialis Jepang pada tahun 1901, pada tahun 1911, sekelompok kaum
anarkis juga dieksekusi. Meski pada tahun 1912 Kaisar Meiji telah wafat pada
usia 60 tahun, tetapi sosoknya dalam transformasi tradisional dan tertutup menuju
kekuatan modern tetap menjadi simbol bagi
perkembangan Jepang sejak restorasi kekaisarannya.
Memasuki periode Taisho, Jepang telah menjadi negara yang stabil dan
makmur, politisi partai sebagai pejabat terpilih memperoleh pengaruh selama
tahun 1910an, Birokrat menjadi pejabat negeri, bekerja sama dengan Politisi
memperoleh kekuasaan dan mensponsori proyek pembangunan lokal dan regional
dengan kemampuan untuk memveto anggaran. Menurut konstitusi, majelis rendah
parlemen harus menyetujui anggaran tersebut. Jika mereka tidak menyetujuinya,
maka anggaran tahun sebelumnya akan digunakan, hal ini kemudian dimanfaatkan
ketika ekonomi Jepang tumbuh dengan pengembangan militer dan berorientasi pada
ekspansi. Masa ini disebut "Demokrasi Taisho", Istilah Demokrasi
Taisho mengacu pada berkembangnya cara berpikir, gerakan sosial, dan
perkembangan politik partai pada periode Taisho, dimana politisi sipil memegang
peranan penting dalam pemerintahan. Perang Dunia I ikut mendorong perkembangan
politik kepartaian di Jepang pada masa itu. Ketika politisi dari angkatan darat
diangkat sebagai perdana menteri, kabinet tersebut dikecam sebagai
non-konstitusional, dan turun pada 1918, digantikan oleh Hara Takashi dari Seiyūkai, perdana menteri pertama yang
berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat. Suasana pasifisme pascaperang digaungkan dengan
berbagai cara di Jepang. Partai politiknya mendukung kerja sama internasional
anggota istana kekaisaran dengan kekuatan global.
Beberapa pemimpin Jepang ini lebih condong berhubungan dengan bangsa
Barat sebagai kaum pasifis (anti-perang atau anti-ekspansi) dalam diplomasi. Tokoh
politik dan militer Jepang yang lain merasa
tidak diperlakukan setara dalam komunitas internasional, setidaknya bangsa
barat menolak klausul kesetaraan ras pasca berakhirnya perang dunia pertama,
begitu pula kesetaraan dalam konferensi angkatan laut beberapa tahun setelahnya,
hal ini semakin diperparah ketika Amerika Serikat mengesahkan undang-undang yang
melarang warga negara Jepang menjadi imigran ke Amerika Serikat. Banyak orang
Jepang memandang gerakan ini sebagai penghinaan dan bukti bahwa seluruh dunia
masih memandang rendah mereka, hal yang
akan berdampak dengan bentuk dan ideologi pemerintahan
Jepang pada masa masa berikutnya.
Walau terdapat upaya perluasan demokratisasi politik di Jepang pada
masa Taisho, hubungan Jepang dengan komunitas internasional semakin bermasalah
pasca memburuknya perekonomian dalam negeri (sejalan dengan krisis ekonomi
dunia pada 1920-an). Politisi pasifis yang bekerjasama dengan komunitas
internasional disalahkan atas krisis ekonomi, Ekstremis sayap kanan menyerang
pengusaha dan politisi, salah satunya perdana menteri Hara sebagai korbannya. Pada
awal era Shōwa, kolusi antara politisi dan pejabat pemerintah ini, menyebabkan
meningkatnya permasalahan internal pemerintahan dan ketidakpuasan publik dan
militer pada pemilihan umum. Angkatan darat menolak menuruti kebijakan politisi
partai dan menentang diplomasi internasional. Perselisihan antara politisi
sipil dan militer ini semakin memanas dengan terjadinya Insiden 15 Mei 1932,
pembunuhan perdana menteri dan percobaan kudeta, Peristiwa 15 Mei ini mengawali
kejatuhan pengaruh partai politik di Jepang. Upaya pengembalian kekuasaan ke tangan
politisi sipil juga kembali gagal dengan terjadinya Insiden 26 Februari 1936. Hal
ini membuat tokoh politik pro-diplomasi menjadi semakin kehilangan pengaruh.
Ekspansi Jepang dan pendirian negara boneka di Manchuria membuat Jepang mundur
dari Liga Bangsa-Bangsa pada 1932, dan arah politik Jepang semakin ditentukan kekuatan
militer dan industri sebagai entitas terisolasi dari dukungan komunitas
internasional.
Namun, militer inipun juga bukan sebuah entitas politik tunggal. Angkatan
darat dan angkatan laut sama-sama bersaing di pemerintahan dalam memperebutkan
alokasi sumber daya yang terbatas. Semetara itu, di Angkatan Darat, terdapat
dua faksi politik perwira. Yang satu merupakan Kodoha (Faksi Jalan Kekaisaran) diantara perwira muda yang
mendukung perang ofensif melawan Uni Soviet dan Toseiha (Faksi Kontrol), yang mendorong disiplin Angkatan Darat melalui
perang dengan China sebagai kebutuhan strategis (sumber daya & industri
demi mendorong ekonomi). Kesamaan dari mereka, kedua faksi tersebut berpandangan
bahwa pertahanan negara harus diperkuat melalui reformasi politik nasional.
Kedua faksi tersebut berorientasi pada politik totaliter, fasis dan sosialis
negara, yang cenderung anti terhadap partai politik sipil dan dewan perwakilan
yang demokratif. Bedanya, faksi Kodoha,
lebih cenderung ke arah revolusi pengembalian kekuasaan tunggal kepada kaisar,
sebagai apa yang mereka sebut sebagai Restorasi Showa, sementara faksi Toseiha memandang perang membutuhkan
kerja sama birokrasi dan zaibatsu (kekuatan
industri) untuk memaksimalkan kapasitas industri dan militer Jepang.
Perselisihan ini memuncak pada pasca terjadinya insiden 26 Februari
1936, ketika faksi Kodoha memberontak
dengan tujuan membersihkan pemerintahan dari sisa-sisa politisi sipil dan pihak
militer dari faksi lawan, meskipun peristiwa ini hampir berhasil, penolakan
kaisar dalam restorasi Showa otomatis menggagalkan upaya tersebut. Faksi Kodoha jatuh, dan sisa-sisa kekuatan
politik yang ada telah menentukan arah imperialisme Jepang selanjutnya, dan
dalam satu tahun, Jepang telah berperang total dengan China, menandai awal
perang Sino-Jepang kedua. Hal ini kemudian mendapat dorongan dari militer agar
partai-partai politik yang tersisa bergabung menjadi satu organisasi, sehingga
memberi pemerintah persatuan keputusan dalam satu suara tanpa adanya oposisi. Perubahan
menjadi negara satu partai ini diresmikan pada 1940 di bawah pemerintahan
Perdana Menteri Fumimaro Konoe, dengan ditandainya semua partai politik yang ada
dibubarkan dan bergabung dalam Taisei
Yokusankai (Asosiasi Pendukung Kekuasaan Kekaisaran), berbagai hal inilah
yang nantinya akan menyeret Jepang hingga ke perang dunia kedua.
Referensi
1.
Ojong, P. K. 2001. Perang Pasifik. Jakarta: Kompas.
2.
Septianingrum, Anisa. 2017. Sejarah Asia Timur: Dari Masa Peradaban Kuno
Hingga Modern. Yogyakarta: Sociality.
3.
Yunus, Resmiati. 2013. Jendela Peristiwa di Asia Timur.
Yogyakarta: Interpena.
4.
Crowley, J. B. 1962. Japanese Army
Factionalism in the Early 1930's. The
Journal of Asian Studies, 21(3), 309-326.
5.
Fletcher, M. 1979. Intellectuals
and fascism in early Showa Japan. The
Journal of Asian Studies, 39(1), 39-63.
6.
Segal, E. 2015. Meiji and Taishō Japan: An Introductory
Essay. Michigan: Michigan State University.
7.
Ryota, Murai. 2014. The Rise and Fall of Taishō Democracy: Party
Politics in Early-Twentieth-Century Japan. <https://www.nippon.com/en/in-depth/a03302/>
(diakses pada 8 Januari 2021)